PERFORMA BAHAN AJAR YANG MASIH JADI BOOMERANG

Oleh: Lina Novianti Nursa’bani

    Membahas mengenai pendidikan, tidak henti-hentinya membicarakan berbagai retorika persoalankurikulum atau intisari dari bahan ajar yang ingin diajarkan. Tidak hanya itu, kesiapan pendidik dalam mengajar pun masih jadi tolak ukur untuk keberhasilan pengajaran yang selalu dielukan. Bila dipadu padankan, kurikulum maupun guru adalah satu kesatuan yang tidak lepas dari pendidikan, dan apabila kita melihat statement kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mengeluarkan kebijakan mengenai “Merdeka Belajar”yang dimana kebijakan tersebut mengeluarkan bahwa peserta didik maupun tenaga pendidik bebas berekspresi.Dan Menurut keterangannya, agar terciptanya lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis.Namun, bila kebijakan tersebut diterapkan apakah masih akan menjadi boomerang bagi pendidikan di Indonesia? bagaimana pun kita sebagai rakyat harus tetap menjujung kehormatan pemerintah iya bukan begitu. Jadi, apakah metode dan kebijakan yang dikeluarkan pak nadiem ini sejalan apa yang diinginkan seluruh lapisan peserta didik kah Atau masih menjadi problematika carut marut dunia pendidikan Indonesia? Apalagi pendidikan Indonesia masih saja mengandalkan kurikulum yang setiap 5 tahun sekali berganti menteri dan otomatis berganti kebijkan bukan? Apakah itu dirasa cukup efektifkah bagi pendidikan indonesia? Atau malah menambah kerumitan regulasi yang tidak menemukan titik temu dan solusi yang tidak kunjung datang?.

    Menurut Lant Pritchett seorang Professor dari Harvard Kennedy School, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di Negara maju. 128 tahun? Iya, angka yang sangat lama bukan untuk menentukan suatu peradaban bagi bangsanya. Tapi, saat kita mencontoh pendidikan dari Negara maju yang lebih sukses pendidikannya apakah akan lebih sukses juga pada saat kita menerapkannya di Negara kita sendiri? Belum, kenapa? Karena kondisi budaya, strategi, politik akan ngaruh ke kebijakan pendidikan juga dan value masyarakat di kita dan Negara lain pun berbeda tidak boleh disamaratakan. Tapi Saat kita membahas tentang pendidikan, pasti kita akan membahas tentang sekolah kalau tidak sekolah pasti tentang guru. 

    Kenapa hal ini menjadi indikator terpenting kualitas pendidikan? Karena guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang akan mencetus generasi berpendidikan yang terdidik selain dari asuhan orang tuanya. Kalau kualitas gurunya mumpuni, peserta didiknya pun terdidik bukan, Dan kualitas pendidikan nya pun terjamin. Semoga, implementasiannya tepat sasaran. 

    Dikutip dari channel youtube Vincent Ricardo, bahwa Untuk mengubah kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik kita perlu mengurangi intervensi dalam bidang pendidikan karena pendidikan bukan sebuah barang yang dapat diregulasikan menggunakan sistem command and control. Dan Pendidikan pun tidak boleh tersentralisasi kan dalam suatu titik seperti diatur pemerintah, apabila kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan dari suatu Negara peran pemerintah hanya sebagai climed control dimana pemerintah hanyabertugas pada mengawasi iklim pendidikan untuk berjalan dengan baik dibandingkan mengatur dan mengarahkan bagaimana pendidikan itu harus berjalan secara tersentralisasi oleh mereka saja, intervensi pemerintah di bidang pendidikan sering sekali membuat persoalan dibandingkan menciptakan manfaat. Menurut sir ken robinson, praktisi international education advisor “bisa kamu lihat ada perbedaan yang besar disini diantara sistem pendidikan yang menggunakan model command and control itu yang terjadi di beberapa sistem pendidikan pemerintah pusat menentukan atau pemerintah daerah menentukan pemerintah seakan-akan mengetahui segalanya dan mereka akan memberitahu kalian apa yang seharusnya dilakukan masalahnya adalah pendidikan tidak berlangsung dalam ruang anggota DPR pendidikan berlangsung di luar kelas dan sekolah dan mereka yang menjalani pendidikan formal adalah guru dan murid dan jika kamu menghilangkan diskresi tersebut pendidikan tidak dapat berfungsi dengan baik kita harus mengembalikan pendidikan kepada masyarakat.